RATUSAN pedagang pasar induk Jodoh mendatangi Gedung DPRD Kota Batam. Kehadiran pedagang tersebut disambut oleh Ketua dan Anggota DPRD Kota Batam,Kamis (07/11/2019).
Kedatangan ratusan pedagang korban penggusuran pasar induk jodoh bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap nasib mereka. Koordinator Lapangan Aksi, Agung Widjaja menyamapikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam terhadap keluhan pedagang pasar induk yang terkena gusur.
Pihaknya bersama pedagang lainya datang untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Pemerintah Kota Batam. “Nasib para pedagang korban penggusuran pasar induk jodoh harus juga diperhatikan oleh Pemko Batam. Jangan hanya memikirkan kepentingan pengusaha saja Pemerintah Kota Batam,” kata Agung.
Agung meyakini bahwa ada dugaan kaloborasi antara Pemerintah Kota Batam untuk memuluskan kepentingan pengusaha dan mengabaikan kepentingan pedagang pasar induk. “Seharusnya Pemerintah Kota Batam lebih memikirkan nasib pedagang pasar induk bukan lebih berpihak kepada pengusaha. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Batam harus bertanggungjawab penuh atas nasib keluarga pedagang korban penggusuran pasar induk,”tegas Agung.
Agung menyebutkan bahwa sebelum adanya penggusuran para pedagang pasar induk sudah membuat surat permohonan audiensi dengan Pemerintah Kota Batam tetapi tidak ditanggapi.
“Malah sebaliknya langsung melakukan penggusuran paksa tanpa ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Kota Batam,” keluh Agung. Agung juga menambahkan bahwa penggusuran paksa dapat disimpulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH menyampaikan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Pemko Batam terakait nasib Pedagang di Pasar induk yang terkena gusur. “dalam waktu dekat ini DPRD Kota Batam akan memanggil instansi terkait termasuk Pemko Batam.” terang Nuryanto.
Untuk itu, Nuryanto menyatakan pihaknya minta waktu melakukan koordinasi terkait nasib Pedagang di Pasar Induk. Termasuk intansi yang menangani dan mengelola pasar induk. RED -HUMAS/JONI
