Dokumen Langka (Staatsblad)

No Jenis Dokumen Nomor Tentang File
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1983 Pembentukan Kotamadya Batam Download
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1992 Penyelenggaraan Otonomi Download
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 65 tahun 1970 Pengembangan Pembangunan Pulau Batam. Download
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 tahun 1971 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam Download
5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 tahun 1973 Daerah Industri Pulau Batam. Download
6 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1974 Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam. Download
7 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1978 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Download
8 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 tahun 1978 Penerapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse. Download
9 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 Hubungan kerja Antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Download
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 1984 Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse. Download
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 1989 Perubahan Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 45 tahun 1978 Download
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1992 Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone). Download
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 tahun 1993 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Download
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1977 Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Download
15. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M-01-Pw.10.7 tahun 1983 Penetapan Daerah Industri Pulau Batam sebagai Daerah Berstatus Khusus di Bidang Keimigrasian. Download
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 370 K/201/M.PE/1985 Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam dan Sekitarnya Download
17. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9-VIII-1993 Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau-Pulau Lain di sekitarnya Download
18. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.160/HPL/BPN/93 Pendaftaran Hak Pengelolaan atas nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Download
19. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.62/HPL/BPN/94 Pendaftaran Hak Pengelolaan atas nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas tanah di Kotamadya Batam Download
20. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.63/HPL/BPN/94 Pendaftaran Hak Pengelolaan atas nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas tanah di Kotamadya Batam Download
21. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 115/HPL/BPN/95 Pendaftaran Hak Pengelolaan atas nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas tanah di Kotamadya Batam Download
22. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.116/HPL/BPN/95 Pendaftaran Hak Pengelolaan atas nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas tanah di Kotamadya Batam Download
23. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.44/M/SK/3/1995 Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Industri dan Surat Tanda Pendaftraran Industri Kecil kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Download
24. Surat Keputusan Badan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.I/1978 Pelimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian atas Permohonan Penanaman Modal di Daerah bon bonded Pulau Batam kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Download
25. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.B-43/I/Menpan/6/1984 Pengerukan dan PenambanganPasir di Pulau Batam dan Daerah Kepulauan Riau Lainnya Download
26. Surat MENRISTEK No.1401/KA-09/V/1985 Ketua BPPT selaku Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Pembagian TUgas dan Wewenang Download
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts.29/II/1971 Larangan Sementara bagi Jual Beli atau Transaksi Tanah yang Terletak di Pulau Batam Download
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts.597/VIII/1987 Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Khusus Otorita Batam Download
 

Website Reviews

JDIH DPRD Batam

Reviews

User 01/17/2020

Instagram